Ekspose Permohonan Pengawalan Kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Waikelo
Kupang – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek-proyek strategis di daerah dengan memberikan pendampingan hukum penuh pada proyek Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Waikelo, Sumba. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk memastikan penggunaan anggaran belanja modal berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi korupsi.
Kepastian pendampingan ini disampaikan oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTT, Choirun Parapat, S.H., M.H., di Kupang, Selasa (21/10/2025). Menurutnya, Kejati NTT melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah menerima permohonan resmi dan akan segera membentuk tim Jaksa Pengacara Negara untuk tugas tersebut.
"Peran kami melalui fungsi Datun adalah memberikan pendampingan hukum non-litigasi. Ini adalah bentuk pencegahan agar proyek rehabilitasi Pelabuhan Waikelo dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, tanpa adanya kerugian negara," jelas Choirun Parapat.
Beliau menambahkan, pendampingan hukum (legal assistance) dan pendapat hukum (legal opinion) akan diberikan pada setiap tahapan proyek. Fokus utama pengawalan ini adalah memastikan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel sebagai kunci pencegahan praktik korupsi.
"Intinya, Kejaksaan Tinggi NTT siap mengawal penggunaan belanja modal ini agar terhindar dari praktik korupsi dan memastikan semua dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Dengan adanya pengawalan dari Kejati NTT, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Waikelo berharap pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan optimal. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga memastikan proyek yang berintegritas sehingga dapat segera memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran arus logistik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Sumba.
