Rapat Tindak Lanjut Antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
SIARAN PERS
Nomor: PR – 066/066/K.3/Kph.3/01/2025
Rapat Tindak Lanjut Antara
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
dan Komisi Kejaksaan RI
Kejaksaan Agung, Jakarta – Kamis 30 Januari Kejaksaan Agung RI melaksanakan Rapat Koordinasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM PENGAWASAN) dan Komisi Kejaksaan RI di Aula Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jakarta, terkait dengan tindak lanjut dari finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) dan laporan pengaduan.
Adapun tujuan dari rapat koordinasi lanjutan ini untuk memastikan masyarakat mengetahui dan mengikuti tindak lanjut dari laporan pengaduan yang dilakukan. Pertemuan ini selanjutnya akan menentukan person in charge dari masing-masing inspektur dan Komisi Kejaksaan RI.
Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Pengawasan) Rudi Margono dalam sambutannya menginstruksikan untuk lakukan koordinasi dan sinkronisasi data antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI agar laporan pengaduan yang belum ditindaklanjuti tidak terus berulang atau masuk kembali.
“Saya berharap bidang-bidang lain dapat lebih maksimal dalam menangani laporan pengaduan yang masuk. Sebagai contoh, melakukan kajian terhadap laporan pengaduan yang kiranya menjadi sorotan. Mengapa permasalahan tersebut terjadi dan apa langkah-langkah strategis untuk meminimalisirnya," ujar JAM-Pengawasan.
JAM-Pengawasan juga menambahkan bahwa menurunnya jumlah laporan pengaduan secara gradual menjadi suatu keberhasilan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiono Suwadi merespon bahwa selama tahun 2024, terdapat 39 rekomendasi yang belum mendapat respons. Namun, beberapa di antaranya sudah ditindaklanjuti. Terkait percepatan pengaduan, beliau mengusulkan follow-up menggunakan telepon dan/atau WhatsApp guna memastikan kejelasan laporan pengaduan yang disampaikan dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, JAM-Pengawasan Rudi Margono menanggapi bahwa potensi laporan pengaduan dapat meningkat apabila penyelesaiannya memakan waktu yang lama, seperti lebih dari 3 bulan. Oleh karena itu, program kerja yang dicanangkan harus diketahui oleh seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi dengan cara mensosialisasikan program tersebut.
“Baiknya masing-masing daerah diberdayakan agar monitoring perkara berjalan dengan baik. Harus ada quick response karena hal ini berdampak sangat luas,” pungkas JAM-Pengawasan.
Berdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah laporan pengaduan yang diterima sebanyak 1.135, sementara pada akhir tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 869 laporan.
JAM-Pengawasan mengapresiasi seluruh jajaran Adhyaksa atas kinerja tiap satuan kerja dalam menangani perkara dan laporan yang masuk. Keberhasilan ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas Kejaksaan dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. (K.3.3.1)
Jakarta, 30 Januari 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.
Keterangan Lebih lanjut dapat menghubungi
M. Irwan Datuiding, S.H., M.H. / Kabid Media dan Kehumasan
Dr. Andrie Wahyu Setiawan, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
